*EDITORIAL MEDIA INDONESIA*
Menimbang Koordinator Penanggulangan Korona
*INDONESIA dan dunia kini menghadapi darurat virus baru korona (covid-19). Penanganan dan penanggulangan virus korona mestinya dilakukan secara luar biasa pula*. Perlu ada komandannya di tingkat pemerintahan.
*Perlakuan luar biasa ada di Amerika Serikat, misalnya, Presiden Donald Trump langsung menunjuk wakilnya, Mike Pence*, selaku koordinator penanggulangan wabah korona di negara adidaya itu.
*Presiden Joko Widodo pun menunjuk juru bicara khusus untuk penanganan wabah korona* agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak simpang siur.
*Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto ditunjuk sebagai juru bicara pada 3 Maret*. Sejak ada juru bicara, informasi resmi soal covid-19 keluar dari satu pintu secara berkala dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan.
*Penunjukan juru bicara resmi terkait dengan penanggulangan wabah korona merefleksikan perlunya sosok tepercaya kendati Presiden sudah memiliki 13 staf khusus, termasuk Fadjroel Rachman sebagai staf khusus bidang komunikasi/juru bicara presiden*. Bisa saja Presiden menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menteri Kesehatan sebagai narasumber korona.
*Dengan berkaca pada penunjukan juru bicara khusus penanggulangan korona, kiranya patut dipertimbangkan juga agar Presiden menunjuk semacam koordinator penanggulangan wabah korona*. Penunjukan koordinator itu perlu dipertimbangkan agar penanganan wabah virus korona fokus dan terkoordinasi dengan baik.
*Sejauh ini, jujur dikatakan bahwa pemerintah telah mengerahkan segenap daya dan upaya untuk menanggulangi covid-19.* Sejak ditemukan enam pasien positif covid-19 dan hingga kemarin terdapat 23 orang sebagai suspect, pemerintah sudah melahirkan empat protokol. *Ada protokol kesehatan, protokol komunikasi, protokol pendidikan, dan protokol pencegahan di lintas batas negara.*
*Para menteri yang bersentuhan langsung atau tidak langsung dengan penanggulangan wabah korona juga sudah bekerja maksimal*. Untuk mengantisipasi dampak korona, pemerintah juga sudah menyiapkan dana stimulus Rp10 triliun.
*Terus terang dikatakan bahwa semua kementerian dan kebijakan terkait dengan penanggulangan korona elok nian bila berada dalam satu derap langkah, tidak bergerak sendiri-sendiri, dan berada di bahwa satu komando*. Koordinasi itulah yang hingga kini belum terasa gaungnya. *Dalam konteks itulah perlu dipertimbangkan agar Presiden menujuk seorang koordinator.*
*Presiden bisa saja menunjuk Wapres Ma’ruf Amin sebagai koordinator atau seorang menteri koordinator*. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau Kepala Staf Kepresidenan juga bisa ditunjuk sebagai koordinator.
*Tidak salah pula bila Presiden menunjuk orang di luar pemerintahan sebagaimana pemerintah pernah menujuk Kuntoro Mangkusubroto sebagai Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatra Utara*. Asalkan ia diberi wewenang penuh untuk melakukan koordinasi lintas kementerian.
*Benar bahwa sudah ada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia*. Akan tetapi, instruksi yang ditujukan kepada 27 menteri, kepala badan, sampai bupati dan wali kota itu belum secara rigid menunjuk koordinator jika terjadi wabah penyakit.
*Penunjukan koordinator itu juga penting agar perhatian bangsa ini tidak semata-mata tertuju pada covid-19 sebab pada saat bersamaan muncul ancaman virus lainnya, yaitu deman berdarah dengue (DBD).* Kementerian Kesehatan melaporkan kasus demam berdarah dengue terus meningkat. *Dari 1 Januari sampai 4 Maret, tercatat 82 kematian dan 14.716 kasus*.
*Penujukan komandan penanggulangan wabah korona jauh lebih banyak manfaatnya ketimbang semua pihak, termasuk swasta dan kementerian, bergerak sendiri-sendiri tanpa ada koordinasi.*
