Waikabubak, Suarakristen.com
Sampai saat ini, masih banyak masyarakat adat yang belum diakui oleh negara. Akibatnya masyarakat adat tidak dapat mengklaim tanah ulayat yang merupakan haknya.
“Penting adanya pengakuan terhadap masyarakat adat di daerah, juga pengembalian tanah adat yang diambil oleh pemerintah sejak orde baru. Peran dari pemerintah daerah sangat penting untuk mengembalikan tanah dan sumber-sumber kehidupan lainnya bagi masyarakat adat,” ujar Abdon Nababan, Wakil Ketua Dewan Nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), saat menjadi pembicara dalam kegiatan Sarasehan Nasional Mahasiswa dan Masyarakat Desa yang diselenggarakan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), di Waikabubak, Kab. Sumba Barat, Kamis, 18 Januari 2018.
Abdon memaparkan tentang bagaimana membangun kedaulatan desa yang berdasarkan masyarakat adat.
“Masyarakat desa sebenarnya sangat kaya, kaya dengan budaya, nilai-nilai, sumber daya alam, tanah, dan lainnya. Dana desa sebenarnya hanya menjadi stimulus awal untuk pembangunan desa. Dana pembangunan jauh lebih besar dari itu jika masyarakat desa dapat mengelola kekayaannya,” ujar peraih Ramon Magsaysay Award 2017 tersebut.
Abdon yang juga merupakan Inisiator Gerakan Daulat Desa mengatakan bahwa untuk dapat mengklaim kekayaannya, masyarakat adat harus diakui oleh negara, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Desa.
“Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar masyarakat adat di suatu daerah dapat diakui oleh negara. AMAN memiliki panduannya dan siap membantu masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah daerah juga harus memprioritaskan hal ini, sehingga kita tidak akan lagi mendengar adanya konflik antara masyarakat adat, pemerintah, ataupun investor,” katanya.
Dari sudut pandang pendidikan dan pengembangan sumberdaya manusia, Eka Simanjuntak yang merupakan Direktur Willi Toisuta Asociates (WTA) menyampaikan bahwa desa tidak hanya membutuhkan sarjana, melainkan juga lulusan vokasional.
“Penting adanya pendidikan vokasional yang mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja dan terampil. Sehingga setelah selesai menempuh pendidikan, lulusan tersebut tidak menganggur karena tidak mempunyai keterampilan,” ungkapnya.
Eka melanjutkan, “sebagai contoh pengelolaan homestay, rumah makan, pemandu wisata, souvenir, dan lainnya, membutuhkan keterampilan hospitality yang didapat dari pendidikan dan pelatihan vokasional. Peningkatan kualitas SDM mutlak dibutuhkan agar desa dapat mengelola sumber dayanya dengan maksimal.”
GMKI bersama Pemerintah Kabupaten se-Pulau Sumba melaksanakan Sarasehan Nasional Mahasiswa dan Masyarakat Desa di Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Sarasehan tersebut dihadiri oleh kurang lebih 1100 peserta, antara lain mahasiswa, kepala desa, camat pendamping adat, tokoh adat dan tokoh agama.
Hadir sebagai pembicara antar lain Menteri Desa Eko Sandjojo, perwakilan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pertanian, Kantor Staf Presiden, pegiat koperasi, dan akademisi. Selain Sarasehan, GMKI juga melaksanakan Natal Nasional GMKI pada tanggal 20 Januari 2018 di Waingapu, Sumba Timur yang dihadiri oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair SM Al Shun serta Putri Pariwisata 2016, Lois Merry Tangel.
