Oleh: Jeannie Latumahina
Meminjam dari dialog romantis Dilan dengan Milea “jangan rindu, berat, biar aku saja, kamu ngga akan kuat”, yang kemudian menjadi inspirasi kaos produksi PDIP “Jadi Presiden Itu Berat, Biar Jokowi Saja”.
Ada benarnya juga kalau melihat dari rentetan peristiwa yang terus datang silih berganti menyerang pemerintahan Presiden Jokowi seperti tidak pernah berhenti. Mungkin sebagian orang terutama ibu-ibu merasa kasihan dengan Presiden jokowi yang harus menghadapi masalah dalam setiap kerja-kerja yang dilakukannya.
Bagaimana tidak, belum lama ini sudah harus menghadapi rentetan aksi teroris yang hingga hari ini masih terus berlangsung. Walau dikabarkan sudah 74 terduga teroris telah diringkus oleh aparat keamanan dengan 14 tewas termasuk pelaku tindak aksi teror.
Namun ancaman tetap belum berhenti, terlebih pengesahan RUU Terorisme masih dalam perdebatan di DPR selama dua tahun lebih, dan kini ditambah dengan tekanan untuk segera diselesaikan secepatnya atau akan dikeluarkannya Perppu Terorisme.
Tentu kebijakan ini atas dasar situasi yang berkembang cepat, terlebih lagi tidak lama lagi bangsa Indonesia akan menjadi tuan rumah hajat besar pesta olah raga Asian Games. Apa jadinya jika segala persiapan hajatan tersebut menjadi sia-sia jika, urusan ancaman teroris masih menggelayut seperti hantu disiang bolong.
Perlu di-ingat juga walau ada banyak teroris yang ditangkap, dan tindakan aksi yang berhasil dicegah, tetapi kalau saja sampai salah satu agenda teror terjadi. Maka dampak dari beban politik yang harus dipikul bukan perkara ringan.
Baik juga untuk memberikan apresiasi kepada Kapolri yang tentu atas kerjasama dengan Panglima TNI, atas gerak cepatnya mengatasi ancaman. Demikian juga tentu kepada Jend (purn) Moeldoko selaku kepala Kantor Staf Presiden, atas persetujuan Presiden Jokowi mengaktifkan kembali Koopsussgab TNI guna mendukung Kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan bangsa dan negara dari ancaman teroris.
*Parpol Nasionalis*
Lagi-lagi Presiden Jokowi membuat langkah yang patut diapresiasi dengan mengangkat Ali Mochtar Ngabalin seorang politisi dari Partai Golkar, pada (23/5/2018) masuk menjadi jajaran Kantor Staf Ptresiden (KSP) anggota dari Deputi IV KSP.
Banyak yang menjadi heran, kemudian menjadi bersungut-sungut, bahkan marah kenapa seorang Ngabalin diketahui selalu berseberangan dengan pemerintahan Presiden Jokowi, bahkan mendukung gerakan oposisi dalam melakukan kritikan-kritikan pedas, malah diajak masuk sebagai anggota KSP.
Sebagian pasti mengatakan itulah dinamika politik, dulu lawan sekarang kawan. Apakah sekedar demikian, tentu saja tidak semudah itu jika memahami bagaimana carut marut peta politik diantara partai politik, maupun didalam partai itu sendiri terlebih partai besar seperti Golkar, PDIP, PPP walau terlihat solid adem ayem.
Sebenarnya terdapat banyak faksi didalamnya, demikian juga dengan partai Golkar yang notabene adalah partai besar nasionalis sebut saja ada beberapa kubu yang siap saling intai dan cakar-mencakar sendiri.
Persoalan ini tentu tidak diharapkan berkembang menjadi meruncing apalagi sampai membuat terpecah belah. Terlebih tentu tidak lupa bagaimana Partai Golkar baru saja mengalami musibah dengan vonis pengadilan terhadap Setyo Novanto selaku Ketua Umum akibat perkara korupsi, dan digantikan Airlangga Hartarto yang sedang menjabat sebagai Menteri Perindustrian dimana tentu juga sedang banyak pekerjaan rumahnya.
Suka tidak suka Partai Golkar sebagai partai nasionalis dengan perolehan suara hampir 15% (2014) atau nomor dua termasuk sebagai aset bangsa dan negara Indonesia, yang tentu harus dijaga dalam pembinaan pemerintah siapapun itu dijaga untuk tetap solid perangkat organisasinya.
Mengangkat Ngabalin politisi senior menjadi anggota KSP tentu saja dengan tujuan agar parpol nasionalis tetap terjaga dari ancaman perpecahan dari dalam, akibat adanya bermacam kepentingan antar faksi-faksi anu dengan anu, antara kubu ini dengan kubu itu jangan sampai terpecah menjadi kontraproduktif terhadap politik negara.
Tentunya selain tugasnya kedepan selaku anggota Deputi IV KSP, Ngabalin juga diharapkan dapat ikut bersama menyatukan Partai Golkar untuk turut mendukung langkah Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar yang nasionalis dan menjadi wadah bagi masyarakat pekerja dalam kekaryaan.
*Pembinaan Partai Politik*
Beberapa pandangan saya tentang parpol di Indonesia: pertama, parpol di Indonesia sangat sedikit memperhatikan basis massa yang solid. Ikatan politik antara orang parpol dengan masyarakat akar rumput lebih karena faktor uang, suku dan keluarga, serta agama, bukan ikatan yang terbentuk jangka panjang dan ideologis melalui program” kerja yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan.
Alhasil, aspirasi masyarakat tidak benar-benar oleh wakil rakyat yang adalah orang parpol. Dengan kata lain saluran representasi kita macet.
Akibatnya, tata kelola pemerintahan agak sukar diperbaiki dan cenderung tertutup. Pungutan liar masih marak, perizinan usaha masih berbelit, persoalan hukum banyak yang mangkrak, patronase-klientelistik masih sangat kuat.
Konsekuensinya, pemimpin seperti Jokowi bekerja sangat berat, dan harus banyak bertemu langsung dengan masyarakat, dengar aspirasi mereka, dan menyelesaikannya dengan cepat.
Sampai kapan negara ini begitu?
Kedua, oleh karena itu, fokus kita sebaiknya pembinaan orang” politik di partai untuk sadari ini, beri pendidikan yang berkualitas baik kompetensi dasar maupun integritas.
Biar lebih kreatif dan inovatif, menciptakan program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
Tujuannya membangun ikatan yang kuat dengan masyarakat akar rumput. Dorong mereka tidak hanya jadi masyarakat sipil tetapi juga masyarakat politik.
Ketiga, parpol kita tidak bisa bedakan mana kampanye untuk Pemilu dan kampanye politik.
Kampanye pemilu yaitu yang menjelang pemilu maupun pilkada. Jangka pendek sifatnya.
Kampanye politik adalah kampanye yang dilakukan setiap hari. Oleh karena itu, seharusnya dana parpol banyak dicurahkan ke kampanye politik ini.
Tentu saja menggunakan sistem ilmu pengetahuan yang canggih. Misalnya: untuk mengetahui aspirasi dan evaluasi masyarakat, perlu survei tentang berbagai kebijakan yang diambil, peluangnya, kekuatan dan kelemahannya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
Dan orang Politik mesti bertindak atas dasar data lalu ideologi partai yang mengarahkan penafsiran data.
Kenyataan ini mengenai kondisi partai-partai politik, tidak hanya dalam partai Golkar tapi juga pada semua partai perlu mendapat perhatian penuh dari pemerintah dalam langkah pembinaan, tidak sebagaimana yang terjadi selama ini sehingga mengakibatkan partai politik menjadi sarang transaksional kepentingan, baik oleh internal maupun juga eksternal dalam memenangkan kepentingan kelompok atau pribadi.
Bagaimana juga produk dari sistem kepartaian sekarang ini telah memproduksi banyaknya pejabat, maupun pimpinan daerah telah menjadi tersangka berbagai kasus korupsi. Sistem telah menciptakan transaksional akut terutama menjelang pilkada maupun pemilu, sehingga telah dengan gamblang mematikan semua proses kaderisasi partai.
Bagaimana tidak seorang kandidat calon kepala daerah bisa tidak paham, hirarki pengambilan keputusan maupun peraturan daerah dan perundang-undangan. Sehingga ketika menjadi Kepala Daerah sering tidak lama kemudian menjadi pesakitan baik oleh karena tindak korupsi atau ketidaktahuan sistem pemerintahan.
Dengan besaran dana pembinaan partai politik dengan berdasarkan Rp 1.000,- per/suara, dapat dibayangkan apa yang dapat dilakukan oleh pengurus partai politik dengan minimnya dana pembinaan tersebut dalam satu tahun.
Tentu hal demikian bisa menjadi pemicu berbagai tindakan melanggar hukum jika terus menerus dipertahankan, yang buntutnya akan menjadi kecaman dan menuai ketidak percayaan rakyat terhadap partai politik yang mewakilinya.
Negara bagimanapun dan bentuk apapun tetap memerlukan partai politik, jika tidak ingin menjadi negara pemerintahan jalanan. Maka tentu Partai Politik sebagai personifikasi rakyat harus mampu membawa amanat rakyat dan bukan menjadi sekedar alat pencari kekuasaan apalagi menimbun rente koruptif.
Akhirnya seperti bunyi kaos PDIP “Jadi Presiden Itu Berat, Biar Jokowi Saja”, tetapi juga tidak dapat rakyat membiarkan Presiden Jokowi bekerja sendirian tanpa dukungan penuh dari seluruh komponen masyarakat.
Sehingga pada akhirnya semoga segera tidak hanya Sila Pertama Pancasila, yang selalu menjadi objek pembangunan, melainkan juga sila-sila lainnya dalam Pancasila harus dapat segera diwujudkan secara penuh dan konsisten.
Kediri, 24 Mei 2018
