EDITORIAL MEDIA INDONESIA
*INDONESIA berkomitmen kuat, sangat kuat, untuk menyertai Palestina dalam perjuangan mereka menjadi negara merdeka dan berdaulat*. Karena itulah, posisi Palestina selalu berada di jantung politik luar negeri Indonesia.
*Komitmen Indonesia mendukung Palestina tidak hanya dalam kata, tapi juga tindakan*. Dalam setiap forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bersuara lantang mendukung Palestina.
*Bahkan, bulan lalu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan bantuan lebih dari Rp110 miliar untuk mendukung Palestina*. Sementara itu, bantuan masyarakat Indonesia ke Palestina mencapai nilai US$2,92 juta dan 2 ribu ton beras.
*Indonesia juga selalu berada di garda terdepan menentang rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka kedutaan besarnya di Jerusalem*. Kegigihan Indonesia berbuah hasil, hasil voting resolusi tentang status Jerusalem di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 21 Desember 2017 memperlihatkan mayoritas negara anggota tidak mendukung AS. *Hanya sembilan negara yang mendukung pernyataan AS bahwa Jerusalem ialah ibu kota Israel.*
*Tidak berhenti di situ. Indonesia juga mempertanyakan rencana Australia memindahkan kedutaan besar untuk Israel ke Jerusalem*. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan rencana itu pada 15 Oktober. *Protes Indonesia atas rencana Australia sejauh ini berhasil, Scott Morrison menunda pemindahan Kedutaan Besar Australia ke Jerusalem.*
Di tengah kegigihan Indonesia, dalam hal ini pemerintah dan rakyatnya, menyertai perjuangan Palestina, *tiba-tiba saja calon presiden Prabowo Subianto mengatakan ialah hak pemerintah Australia jika mereka mewujudkan rencana memindahkan kedutaan di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem.*
*Berbicara dalam Indonesia Economic Forum di Jakarta pada 21 November, Prabowo mengatakan, “Sebagai pendukung Palestina, kami tentu punya opini sendiri.* Namun, Australia juga adalah negara independen dan berdaulat sehingga kita harus menghormati kedaulatan mereka.”
*Pernyataan Prabowo, langsung atau tidak langsung, memberi angin segar kepada Australia yang menempatkan diri mereka di posisi berbeda dengan mayoritas komunitas internasional* yang mematuhi dan menghargai hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Palestina.
*Disebut angin segar karena Scott Morrison yang semula mulai mengurungkan niatnya bisa saja buru-buru merealisasikannya* karena dipahami dengan baik oleh seorang calon presiden di negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia.
*Pada sisi lain, Prabowo yang memahami hak Australia jika memindahkan kedutaan besar mereka ke Jerusalem justru menggerus komitmen Indonesia.* Padahal, bagi Indonesia, rencana Australia itu harus ditentang keras, sangat keras. *Pemerintah sudah berjuang tanpa lelah di jalur diplomasi, seluruh rakyat pun mendukung pemerintah untuk menolak rencana Australia dan Amerika Serikat.*
*Benar bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan, tak terkecuali Australia.* Akan tetapi, perlu diingat bahwa antarnegara berinteraksi sehingga sudah sewajarnya jika sikap Indonesia tidak membenarkan kebijakan suatu negara yang hendak memindahkan kedutaan ke Jerusalem.
*Terus terang, sikap Indonesia menolak kebijakan negara mana pun yang hendak memindahkan kedutaan ke Jerusalem sesungguhnya sebagai bentuk nyata mewujudkan amanat konstitusi*. Palestina ialah masalah keadilan, masalah kemanusiaan, dan terutama pendudukan. Indonesia ialah negara yang sejak merdeka menentang segala bentuk penjajahan di atas muka bumi.
*Bukankah dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan* karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan?
*Setiap warga di negeri ini, tak terkecuali calon presiden, tentu saja berkewajiban untuk melaksanakan amanat konstitusi tersebut*. Ketulusan komitmen calon presiden mendukung Palestina bisa saja menjadi pertimbangan rakyat di bilik suara.
