Oleh: Bahlil Lahadalia (Ketua Umum BPP HIPMI)
Kado Lebaran tahun ini datang dari dua kabar gembira. Dari dalam negeri dan luar negeri. Dari dalam negeri. Diberitakan mudik tahun ini sangat lancar. Bahkan, ini merupakan mudik terlancar sepanjang sejarah republik ini. Bayangkan! Jakarta ke Surabaya kini bisa ditempuh di bawah 10 jam. Jakarta ke Situbondo bahkan ditempu hanya 14 jam. Padahal dulunya bisa 20 jam. Begitu juga dengan Jakarta Palembang. Berkat ruas tol terpanjang Bakauhuni-Palembang, Jakarta-Palembang ditempuh hanya 8 jam.
Kelancaran itu dibarengi dengan penurunan secara drastis angka kecelakaan lalu lintas darat. Menjelang Lebaran, angka kecelakaan tercatat mengalami penurunan sampai 80 persen dibanding tahun lalu. Sementara jumlah korban meninggal turun 50 persen. Ditengah olah-olahan politik, ternyata ada banyak nyawa terselamatkan tahun ini oleh sebab infrastruktur membaik. Satu nyawa terselamatkan, menunjukan tak sia-sia ratusan triliun rupiah yang kita investasikan di jalan tol.
Dari luar negeri. Lembaga riset berbasis di Swiss, IMD World Competitiveness Center, merilis peringkat daya saing Indonesia 2019 melesat 11 peringkat ke atas tahun ini. Indonesia kini bertengger di urutan ke-32. Sebelumnya, tahun 2018 berada di peringkat ke-43. Ini adalah lompatan daya saing tertinggi sejak republik ini berdiri.
Diantara berbagai negara di dunia, lompatan daya saing Indonesia merupakan yang tertinggi kedua dunia. Melesat 11 peringkat, Indonesia hanya terkalahkan oleh Arab Saudi, naik 13 tingkat. Daya saing kita kini bersaing ketat dengan dua negara maju Prancis dan Jepang. Tinggal satu dan dua tingkat di atas sedikit.
Digabung menjadi satu, baik mudik maupun daya saing, satu hal yang menarik muncul. Yakni perbaikan keduanya dipicu oleh pembangunan satu sektor yakni infrastruktur. Tapi pembangunannya secara massif. Sudah dikerjakan dalam empat tahun lebih terakhir. Memang terdapat empat indikator besar yang diukur dari peringkat itu. Masing-masing kinerja ekonomi, efisiensi birokrasi, efisiensi bisnis, dan infrastruktur.
Namun yang paling menonjol dari semua itu adalah perbaikan infrastruktur. Saat ini, daya saing infrastruktur Indonesia (at all), masih berada di posisi 53. Meski masih diposisi tersebut, infrastruktur sudah mampu menjadi leverage factor yang membuat doing business di Indonesia menjadi efisien. Peringkat business efficiency Indonesia mengalami kenaikan pesat dari posisi 35 ke posisi 20 pada 2019. Artinya, ada perbaikan dari sisi layanan logistik.
Tanda-tanda perbaikan sudah terlihat sejak dua tahun terakhir. Utamanya, dalam hal kemudahan berbisnis. Ease of Doing Business (EoDB) atau kemudahan berbisnis di Indonesia oleh Bank Dunia menunjukan banyak perbaikan di tiga aspek. Yaitu indeks memulai bisnis atau starting a business, lalu indikator mendapatkan kredit (getting credit), dan pendaftaran properti (registering property).
Kembali ke infrastruktur! Pembangunan infrastruktur memang menjadi ciri khas (unique legacy) pemerintahan Jokowi-JK. Sejak reformasi, rendahnya stok infrastruktur nasional menjadi kendala percepatan pembangunan industri nasional. Maka suatu langkah tepat bila sejak tahun 2015 pemerintah mengalihkan belanja subsidi (konsuntif) menjadi belanja produktif. Dananya dipakai untuk membangun infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Tantangan Hilirisasi
Berangkat dari pencapaian di atas, meski demikian, tantangan pemerintah diperiode berikut adalah bagaimana melawan stagnasi pertumbuhan ekonomi di tengah melambatnya ekonomi global, rendahnya ekspansi kredit, mendorong industriliasi (baca: hilirisasi), dan meningkatkan ekspor guna mengatasi current account deficit (CAD). Memecahkan masalah CAD ini sangat penting sebab ini terkait dengan kinerja ekonomi nasional dan aliran modal, yang kerap ‘mengganggu’ moneter dan makro kita.
Masalah CAD tidak semata-mata disebabkan oleh melemahnya kinerja ekspor. Namun juga besarnya ketergantungan kita kepada impor. Utamanya, impor pangan dan BBM serta bahan baku penunjang industri di dalam negeri juga. Kebutuhan pangan nasional kita ditopang oleh impor sebesar 22 juta ton untuk 21 komoditas tanaman pangan. Setiap rezim yang memimpin negeri ini memang mesti menghadapi kenyataan ini. Untuk menjaga harga pangan, pemerintah juga harus menjaga stok pangan nasional agar harga-harga tidak naik disaat-saat tertentu, yang dapat menimbulkan kerawanan sosial.
Serapan impor terbesar juga ditenggarai datang dari proyek pembangkit 35.000 MW. Proyek ini sempat ditunda sebab diduga salah satu penyumbang tingginya impor. Impor pengadaan komponen pembangkit listrik dari luar dianggap membebani neraca perdagangan. Namun belakangan masalah ini bisa diatasi dengan peningkatan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dan proyek B20 bagi mesin-mesin energi, transportasi, dan industri kita.
Apapun situasi CAD, program hilirisasi yang sudah dicanangkan sejak 2014 janganlah kendor. Sejak zaman VOC sampai sekarang, nyaris tak berubah apa yang kita ekspor: bahan mentah. Akibatnya, sebesar apapun kenaikkan volume ekspor kita, nilainya pun tak berubah. Defisit akan senantiasa membayangi kita selagi ekspor kita tak mampu mengimbangi laju impor. Sebab yang kita ekspor tidak memiliki nilai tambah yang tinggi di pasar dunia.
Maka hilirisasi mineral tambang menjadi suatu keniscayaan. Penghentian ekspor komoditas bernilai rendah ini seharusnya memacu pengusaha tambang dan investor untuk berinvestasi dalam membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian baru. Namun menurunkan sebuah regulasi ke lapangan tidaklah cukup tanpa melihat lintas sektoral lainnya. Lahirnya regulasi tidak langsung menumbuhkan sentra-sentra industri baru dengan sendirinya. Berbagai kendala dunia usaha dilapangan seperti masalah ketersediaan lahan, akses permodalan, akses listrik, telekomunikasi, ego sektoral, birokrasi daerah, dan sebagainya menjadi pekerjaan rumah pemeritahan dalam periode kedua nantinya. Namun dengan naiknya daya saing di atas, kita optimis kebijakan pembangunan sudah dilintasan yang tepat.(***)
