Dr. Ali Mahsun Atmo, M Biomed (Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI): Transformasi Ekonomi Digital Tidak Boleh Dipaksakan Karena Menjadi Beban Ekonomi Rakyat yang Masih Terkena Dampak Pandemi Covid 19.
Jakarta, Protestantpost.com
Pimpinan organisasi usaha dan Ekonomi Rakyat Nusantara menggelar Silaturahmi Besar (Silatbar) di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat tanggal 24-25 Maret 2022.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), Ali Mahsun Atmo memberikan penjelasannya terkait dengan tranformasi digital terhadap pelaku UMKM menengah kebawah, melalui wawancara dengan media elektronik bahwa :
“Masukan kepada Teten Masduki sebagai Menkop, tanggal 22 September 2022, yaitu transformasi informal ke formal dengan persyaratan nomor induk perusahaan, sertifikasi halal, maupun ijin usaha lainnya tidak perlu dipaksakan, karena :
1. Hampir 50 % pelaku usaha mikro kecil dan menengah ada dipedesaan maupun dikampung kampung karena mereka sebagian besar tidak melek teknologi dan tidak menyadari pentingnya sebuah adiminstratif.
2. Semua ini tidak boleh dipaksakan karena menjadi beban ekonomi rakyat yang masih terkena dampak pandemi covid 19.
Oleh karena itu saya selalu mendesak pada Presiden Jokowi untuk menjadikan transformasi ini berlangsung secara gradual negara hadir harus disiapkan 200 triliun di APBN agar 64,5 juta UMKM ini mendapatkan IMB, sertifikasi halal, SPBRTI secara gratis.
Adapun pemerintah juga tidak boleh kerja sendirian, harus melibatkan organisasi usaha dan ekonomi rakyat yang selama ini mengayomi mereka, kita tahu bahwa Republik ini masih banyak yang tidak pasti, oleh karena itu transformasi ini harus gradual dan harus negara hadir, budget APBN harus menggratiskan semua administratif perusahaan UMKM dan melibatkan organisasi supaya ada pendampingan dari hulu ke hilir, oleh karena itu salah satu agenda besar dari Silatbar Organisasi Usaha dan Ekonomi Rakyat Nusantara adalah kongres pertama ekonomi rakyat tahun 2022 yang diselenggarakan hari ini jam 7 malam.
Kongres Ke-1 Ekonomi Rakyat tahun 2022 bertujuan untuk menghadirkan sebuah rumah besar nusantara ekonomi rakyat yaitu komite ekonomi rakyat Indonesia semesta, kenapa kongres ini harus diadakan, yaitu :
1. Sejak 77 tahun Indonesia merdeka, ekonomi rakyat belum punya rumah besar sedangkan Kadin hanya mementingkan kelompok menengah keatas. Itulah yang menyebabkan kenapa ekonomi rakyat selalu pada zona terlemahkan hingga sampai saat ini. Kemudian fakta yang ada 64,5 juta ini, 98,8 % dari total usaha di Republik yang menghidupi ratusan juta rakyat Indonesia namun hanya mendapatkan hasil permodalan 18 % dari total UMKM yang ada di republik ini kemudian perputaran ekonomi hanya 27 % yang artinya direpublik ini ketidak adilan ekonomi semakin hari semakin melemah, kedepan kita ada tantangan digital ekonomi yang dipaksakan oleh sektor global oleh karena itu kita tidak boleh rela dari ekonomi rakyat bangsa ini yang kemudian digerus, dijajah dengan dalih apapun jadi negara harus hadir.
Saya berharap kedepan ada Presiden yang berani menyampaikan bahwa untuk teknologi digital hanya boleh untuk dikehidupan tertentu karena ini hanya soal kedaulatan. Oleh karenanya keberadaan KERIS (kongres ekonomi rakyat) itu adalah melindungi, mengayomi dan menganalisa berbagai masalah hambatan dan persoalan ekonomi rakyat.
Saya setuju dengan adanya transformasi digital tapi teknologi itu tidak boleh bertentangan denga hukum alam semesta, mengendalikan kehidupan dan ekonomi tetapi teknologi hanya support system.
Kongres yang diadakan hari ini bukan bertujuan untuk anti pemerintah, melawan pemerintah tapi pemerintah harus sadar bahwa mereka ini adalah wakil representasi negara, negara ada konstitusinya yaitu pembukan UUD 45 pasal 34, oleh karena itu kita berdiri tegak diatas kekuatan ekonomi rakyat tidak boleh ada yang merenggut, menggantikan bagai penjajah ekonomi rakyat. Maka dari itu kita tetapkan pemerintah sebagai partner mitra strategis,” tutupnya.
