Presiden Jokowi Menutup Mata atas Kegagalan Food Estate di COP28 Dubai
Palangkaraya, Protestantpost.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) seperti terus menutup mata atas kegagalan proyek lumbung pangan atau food estate. Dalam pidatonya di forum Transforming Food Systems in the Face of Climate Change COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab, Presiden Jokowi malah meminta dukungan dana dan teknologi untuk pengembangan food estate, dengan dalih bahwa sektor pertanian dan perkebunan bisa memproduksi biofuel seperti biodiesel. Jokowi mengklaim food estate bisa menyuplai kebutuhan pangan dan energi global. Padahal, hasil proyek lumbung pangan Jokowi jauh panggang dari api.
Berselang sekitar 12 jam dari pidato Jokowi di Dubai, aktivis Greenpeace, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah ‘napak tilas’ ke area proyek food estate garapan Kementerian Pertahanan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Menggelar aksi kreatif parodi ‘makan siang Presiden Jokowi dan tiga calon presiden di Pilpres 2024’, para aktivis kembali mengirimkan pesan bahwa proyek food estate bukanlah solusi ketahanan pangan, tetapi justru memperparah krisis pangan dan krisis iklim.
“Kondisi food estate Gunung Mas hari ini tak jauh berbeda, meski sudah berselang satu tahun sejak kami memotret kegagalan proyek ini pada November 2022. Tidak ada kebun singkong yang dijanjikan. Padahal sudah sekitar 760 hektare hutan alam dibabat untuk proyek strategis nasional ini, hutan yang sebenarnya menyediakan sumber kehidupan untuk flora fauna di dalamnya, untuk masyarakat adat dan masyarakat setempat, dan menjadi benteng pertahanan kita untuk menahan laju krisis iklim,” kata Belgis Habiba, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.
pengembangan biofuel yang merupakan solusi palsu dan tak menunjukkan keseriusan komitmen iklim. Pengembangan biofuel akan memicu ekspansi perkebunan monokultur yang memperparah kerusakan hutan dan gambut.
“Selain di Gunung Mas, proyek food estate pemerintah juga merambah wilayah gambut di bekas lahan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau yang sebelumnya sudah gagal. Menurut pantauan kami, proyek ini justru memperparah kerusakan gambut hingga memicu kebakaran pada September sampai Oktober 2023. Pemerintah harus menghentikan food estate karena sistem pangan monokultur skala besar seperti ini merupakan solusi palsu untuk cita-cita ketahanan pangan. Pemerintah harus melakukan evaluasi pelaksanaan proyek food estate secara menyeluruh karena ada potensi kerugian negara dari penggunaan APBN dalam menjalankan proyek ini. Yang paling penting, dalam waktu cepat pemerintah juga harus memulihkan hutan dan lahan gambut yang rusak di area tersebut,” kata Bayu Herinata, Direktur Walhi Kalimantan Tengah.
Solusi untuk ketahanan pangan sejatinya terletak pada kearifan lokal masyarakat adat lewat pertanian ekologis dan agroforestri tradisional, seperti yang sudah dipraktikkan masyarakat adat Dayak di Kalimantan selama ribuan tahun.
“Proyek food estate, baik food estate singkong di Gunung Mas maupun food estate padi di Kapuas dan Pulang Pisau, dirancang dan dilaksanakan tanpa melibatkan masyarakat. Di Gunung Mas, Kementerian Pertahanan mengerahkan tentara dan pekerja dari luar daerah. Sedangkan food estate padi yang digarap Kementan menerapkan model yang meminggirkan konsep pertanian masyarakat di lapangan. Dalam konteks ketahanan pangan, sistem pertanian monokultur ini justru menimbulkan kerentanan karena pelaksanaannya terpusat di satu tempat, tidak tersebar ke tengah-tengah masyarakat,” kata Muhamad Habibi, Direktur Eksekutif Save Our Borneo.
Direktur LBH Palangkaraya, Aryo Nugroho mengimbuhkan, proyek food estate bukan hanya tak sejalan dengan upaya pemenuhan hak atas pangan dan hak atas lingkungan yang sehat untuk masyarakat hari ini, tapi juga mengabaikan hak-hak generasi mendatang. “Pemerintah tidak memikirkan hak-hak generasi mendatang yang akan paling terdampak oleh kerusakan lingkungan akibat proyek-proyek bermasalah seperti food estate ini. Apakah kita hanya akan mewariskan kerusakan untuk generasi mendatang? Food estate juga makin meminggirkan budaya perladangan masyarakat adat Dayak. Ini bisa disebut genosida atas budaya masyarakat adat,” kata Aryo.
Proyek food estate adalah kegagalan massal Presiden Joko Widodo dan para menterinya, khususnya dalam menjaga komitmen iklim selama menjalankan program pemerintahan selama dua periode ini. Hal ini juga menjadi kegagalan para wakil rakyat di DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan mereka. Bukannya mengkritisi proyek ini sejak awal, para wakil rakyat baru bersuara ketika sikap partai mereka berseberangan dengan Presiden Jokowi di Pemilihan Presiden 2024.
“Kebijakan ini harus dikoreksi oleh pemerintahan mendatang. Para capres-cawapres yang berlaga di Pilpres 2024 tak boleh memalingkan muka dari situasi ini. Food estate sudah gagal dan harus dihentikan,” ujar Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia.
Catatan Editor:
Foto dan video aksi di food estate Gunung Mas dapat diakses di tautan berikut.
Kontak Media:
Arie Rompas, Greenpeace Indonesia, +62 811-5200-822
Muhamad Habibi, Direktur Save Our Borneo, +62 812-5544-6534
Bayu Herinata, Direktur Walhi Kalimantan Tengah, +62 822-5511-5115
Aryo Nugroho Waluyo, Direktur LBH Palangkaraya, +62 852-5296-0916
Budiarti Putri, Greenpeace Indonesia, +62 811-1463-105
